Badan Permusyawaratan Desa

DATA ANGGOTA TUPOKSI BPD DARI MASA KE MASA

PIMPINAN BPD

KETUA NAMA

WAKIL KETUA NAMA

SEKRETARIS NAMA

ANGGOTA BPD

ANGGOTA NAMA

ANGGOTA NAMA

ANGGOTA NAMA

ANGGOTA NAMA

Periode 2013-2019
Berdasarkan SK Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tanggal 14 Maret 2013

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat Dusun
1	MUMU MUJAHID, S.Pd.I.	L	Ketua	Memengger
2	H. AWAN SUWANDA	L	Wakil Ketua	Masawah
3	DEDE HUSNAENI DAHLAN SAJALI, S.Pd.I	L	Sekretaris	Nyalindung
4	AGUS HAMDANI, S.Pd.	L	Anggota	Nyalindung
5	NANA RUSNADI	L	Anggota	Madasari
6	KUSNADI	L	Anggota	Madasari
7	AGUS SUTIAWAN	L	Anggota	Babakan
8	JANU	L	Anggota	Babakan
9	YAYAT RUHYAT	L	Anggota	Masawah

Periode 2007-2013
Berdasarkan SK Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts.131A-Huk/2007 Tanggal 2 April 2007

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat Dusun
1	IKIN SUARDI	L	Ketua	Madasari
2	ZENAL MUTTAQIEN	L	Wakil Ketua	Masawah
3	AWAN SUWANDA	L	Sekretaris	Masawah
4	E. MUHTAR	L	Anggota	Babakan
5	A. KOIDIN	L	Anggota	Babakan
6	TATANG	L	Anggota	Memengger
7	SODIK	L	Anggota	Nyalindung
8	CECE YUSUF	L	Anggota	Nyalindung
9	MUCHLISIN	L	Anggota	Madasari

Periode 2001-2007
Berdasarkan SK Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts 123-Huk/2001 Tanggal 23 April 2001

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat Dusun
1	EMOD ARIFIN, B.A.	L	Ketua	Masawah
2	SYARIF HIDAYAT	L	Wakil Ketua I	Memengger
3	Drs. MANSUR	L	Wakil Ketua II	Nyalindung
4	TOHIDIN RIDWAN	L	Anggota	Masawah
5	ZENAL MUTTAQIEN	L	Anggota	Masawah
6	DEDE SUTISNA	L	Anggota	Babakan
7	KOSILI	L	Anggota	Babakan
8	AKO KOIDIN	L	Anggota	Babakan
9	TATANG S	L	Anggota	Memengger
10	SODIK	L	Anggota	Nyalindung
11	IKIN SUARDI	L	Anggota	Madasari
12	NANA RUSNADI	L	Anggota	Madasari

Fungsi BPD

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas BPD

1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Anggota BPD

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
7. sebagai pelaksana proyek Desa;
8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.